Terkait Perpanjangan HGU, Ketua Komisi II Segera Crosscek Ke Lapangan

0

PERMATANILAU.COM – Jika sebelumnya tokoh adat di Kecamatan Penarik dan Teras Terunjam menuai aksi protes dalam hal mempertanyakan lahan HGU PT Agromuki yang dalam proses perpanjangan izin. Kali ini, babak baru terkait polemik permasalahan perpanjangan lahan Hak Guna Usaha (HGU) juga kembali timbul ke permukaan. Pasalnya masyarakat disekitar PT DDP juga melakukan hal yang sama yakni mempertanyakan perpanjangan perizininan lahan HGU di perusahaan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko, Antonius Dalle mengungkapkan, berdadarkan pertemuan diruang Komisi II, untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait dua perusahaan tersebut. Maka pihaknya segera memanggil DPKP untuk berkoordinasi guna membahas persoalan yang terjadi. Khusunya dalam hal penelusuran perpanjangan izin HGU dua perusahaan besar tersebut. Adapun dasarnya adalah menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan masuknya surat pengaduan dan protes dari masyarakat yang mempertanyaakan persoalan HGU perusahaan tersebut dan diklaim sangat merugikan masyarakat. Ditambah lagi terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal izin yang dilakukan pihak perusahaan terkait peremajaan tumbuhan.

“Tadi kita sudah rapat koordinasi dengan DPKP. Adapun dari laporan pihak DPKP, luas lahan PT DDP yang diajukan perpanjangan izin berkurang dari 7 ribu Ha menjadi 6 ribu Ha. Sementara mengenai izin perpanjangan HGU PT DDP dan PT Agro Muko apakah sudah keluar atau belum, kami belum menerima laporannya. Namun nomor register izin perpanjangan ada tertera di DPKP. Oleh sebab itu kami segera crosscek ke lapangan untuk menelusuri permasalahan ini sampai selesai,” ungkap Anton.

Disamping itu, Sekretaris Komisi II Novri Ardiantasari, SE juga menegaskan bahwa dirinya lebih terfokus dengan permasalahan kegiatan replanting yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebelum mendapat perpanjangan izin HGU. Pasalnya untuk kegiatan replanting tersebut, harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui instansi terkait yang suudah tertera dalam aturan yang berlaku.

“Jika dalam replanting tumbuh tanam ada perobahan tanaman maka itu diduga sudah melanggar aturan yang ada. Ini yang perlu kami telusuri dilapangan nanti. Pasalnya dalam perubahan tanaman tersebut ada sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan dan akan ada denda bukan pajak yang bisa di tarik dari perusahaan yang melanggar tersebut. Oleh sebab itu, saya sangat setuju jika dilakukan pengecekan secara langsung ke lapangan bersama dengan pihak instansi terkait, masyarakat dan dari pihak perusahaan nantinya. Tujuan kita adalah agar invenstor bisa nyaman masuk dan mengembangkan usahanya didaerah ini, dan yang terpenting kedatangan investor jangan sampai merugikan daerah apalagi masyarakat Mukomuko,l,” tegas Novri.

Untuk diketahui, dari data terhimpun diketahui bahwa izin lahan HGU milik PT DDP dalam catatan pihak DPKP sebanyak 7000 Hektare (Ha). Namun dalam proses perpanjangan izin yang tercatat justru terjadi pengurangan lantaran yang terdaftar hanya seluas 6068 hektar untuk izin perpanjangan HGU kedepannya. Padahal pembangian rincian 1000 lebih Ha lebih adalah kebu masyarakatz dan 4000 lebih adalah kebun plasma. (xif)

Share.

About Author

Leave A Reply

error: Content is protected !!