HUT Ke-73, Pessel Dalam Bingkai “Sumatera Tengah 1953”

0

PERMATANILAU.COM – Sebuah kalimat yang pernah disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Ir. Sorkarno, “Jas Merah” (Jangan pernah melupakan sejarah). Hal ini sangat tepat ditanamkan untuk seluruh masyarakat, khususnya pemuda-pemudi regenerasi bangsa Indonesia. Meski kini mengikuti perkembangan zaman, namun tidak melupakan sejarah dimasa lalu. Demikian pula, penulis kali ini berusaha menyampaikan sedikit sejarah pada regenerasi bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan tak lupa pula penulis terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73 Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditulis oleh, Meky Alka
permatanilau.com & sinarmukomuko.com

SEJARAH

Merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki luas wilayah 5.749,89 Km2 dengan panjang garis memanjang dari utara ke selatan 234 Km. Disebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Ternyata ada sejarah lain dibalik perjalanan Kabupaten Pesisir Selatan yang kini sudah memiliki 15 kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1995 tentang penetapan hari Jadi Kabupaten daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

PFOVINSI SUMATERA TENGAH

Dalam buku yang berjudul “Sumatera Tengah”(1953) yang diterbitkan Departemen Penerangan. Ternyata menjelaskan dalam aturan ini sebelumnya Kabupaten Pesisir Selatan memang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Adapun 11 kabupaten awalnya yang masuk dalam Provinsi Sumatera Tengah, diantaranya Kabupaten Singgalang Pasaman, Sinamar, Talang, Samudra, Kerinci/Pesisir Selatan, Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kepulauan Riau, Merangin dan Batanghari. Hal ini diperkuat dengan isi didalan buku yang berjudul “Somewhere in The Jungle”, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1997) yang menyebutkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci saat itu menjadi back up gerilya PDRI dan mendukung logistik pimpinan PDRI di Bidar Alam. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa VOC yang disebutkan pila dalam buku “Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi” (2006) yang menulis, bahwa pembagian kabupaten pada saat itu tidak bisa dilaksanakan. Penghalangnya adalah Agresi Militer II yang dilancarkan Belanda pada 19 Desember 1948.

Pasca agresi, pemerintahan beralih ke tangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Provinsi Sumatra Tengah sementara dibekukan. Demi koordinasi dan kepentingan perjuangan, wilayah Sumatra dibagi ke dalam lima wilayah pemerintahan militer. Yakni Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli, Sumatra Barat, Riau serta Sumatra Selatan dan Jambi. Masing-masing provinsi dipimpin oleh gubernur militer. Dan pada saat itu, Sumbar dipimpin oleh Gubernur Militer, Mr. Sutan Mohammad Rasjid. Selanjutnya, singkat cerita Provinsi Sumatera Barat mematok tahun 1948 sebagai perayaan hari jadi daerahnya. Yang jadi rujukan adalah penetapan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Provinsi. Undang-Undang tersebut ditetapkan Presiden Soekarno dan Menteri Dalam Negeri Soekiman pada tanggal 15 April 1948. Penetapan tanggal ini merujuk pada tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tanggal 15 April 1948 dan Peraturan Komisaris Pemerintah Sumatera Tengah Nomor 81/KOM/U/1948.

Sebelumnya memang sudah dibentuk Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera yang diketuai Teuku Muhammad Hasan. Pada 30 November 1948, Komisaris Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Nomor No. 81.Kom.U. Dari 11 tersebut, lima kabupaten merupakan bekas daerah Keresidenan Sumatra Barat, empat kabupaten bekas daerah Keresidenan Riau dan dua kabupaten bekas wilayah Keresidenan Jambi. Lima kabupaten yang di wilayah Sumbar, namanya terlihat unik. Berbeda dengan nama-nama afdeeling yang sudah ada sejak awal abad ke-19 di zaman Hindia Belanda. Hal ini agaknya untuk mengakomodir penggabungan beberapa bekas afdeeling yang berbeda. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibu kota Bukittinggi misalnya, melingkupi daerah Kewedanaan Agam Tua, Padang Pandjang, Maninjau, Lubuk Sikaping serta Talu (kecuali Nagari Sasak dan Latingan). Kabupaten Sinamar dengan ibu kota Payakumbuh, melingkungi daerah Kewedanaan Payakumbuh, Suliki dan Batusangkar. Kabupaten Talang dengan ibu kota Solok meliputi daerah Kewedanaan Solok, Sawahlunto, Sijundjung, Alahan Panjang dan Muara Labuh. Kabupaten Samudra dengan ibu kota Pariaman meliputi daerah Kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar Kota, Mentawai dan nagari-nagari di Tiku, Sasak dan Latingan. Sementara, Kabupaten Kerinci/Pesisir Selatan dengan ibu kota Sungai Penuh meliputi daerah Kewedanaan Kerinci Balai Selasa dan Painan. Kabupaten inilah yang menegaskan nama Pesisir Selatan sebagai salah satu kabupaten yang digabung dengan Kerinci. Pada saat itu, Pesisir Selatan masih digabung dengan Kerinci, dan meski masa darurat, pada masa inilah pemerintahan mulai dijalankan. Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci saat itu dipimpin Bupati Militer Aminuddin Sutan Syarif yang berkedudukan di Sungai Penuh sebagai ibu kota kabupaten.

PECAH JADI TIGA PROVINSI

Kemudian setelah perang kemerdekaan, pemerintahan kembali lagi ke Sumatera Tengah. Kemudian, melalui UU Darurat Nomor 19 tahun 1957, tanggal 9 Agustus 1957, Provinsi Sumatra Tengah dipecah menjadi tiga yakni, Sumbar, Riau dan Jambi. Pada saat inilah, Kerinci dipisahkan dari Pesisir Selatan dan dimasukkan ke Provinsi Jambi. Lebih jauh sebelum kemerdekaan sejarah sudah terekam panjang di Pesisir Selatan. Emas dan lada yang dihasilkan Pesisir Selatan adalah primadona produk perdagangan dunia kala itu. Hal yang menghasilkan uang, tapi juga membuat orang asing datang dan kemudian memicu konflik.

INDRAPURA JADI REBUTAN ACEH DAN VOC

Dalam buku yang dutulis oleh C. Guillot yang berjudul “Barus Seribu Tahun yang Lalu” ternyata dijelaskan bahwa pelabuhan Indrapura diduga telah berhubungan dengan Barus sejak zaman Lobu Tua. Lobu Tua merupakan salah satu kota kuno di Barus yang berjaya sekitar abad ke-9 hingga ke-12. Hal ini dilihatnya lantaran Indrapura merupakan salah satu daerah di Pesisr Selatan yang termasuk awal ada dalam catatan sejarah. Sebagaimana halnya daerah-daerah pelabuhan lain di pantai Sumatra Barat, semisal Tiku, Pariaman, Air Bangis dan kemudian Padang. Kerajaan ini terkenal karena pelabuhannya yang ramai.

Pada abad ke-16 kapal-kapal dagang dari Portugis dan Prancis, bersandar di sana. Karena itu kemudian, Indrapura menjadi rebutan Aceh dan VOC. Pelabuhan lain yang juga disebut sejarah adalah Pelabuhan Salido. Selain pusat dagang, pelabuhan ini makin terkenal setelah VOC mulai menambang emas di Salido pada abad ke-17. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18 juga terjadi sejumlah peristiwa terkait aktivitas VOC di Pesisir Selatan: Perang Bayang (7 Juni 1663), perundingan Sandiwara Batangkapas disusul Perjanjian Painan (6 Juli 1663), pendirian loji VOC di Pulau Cingkuak (1663), pendirian loji VOC di Indrapura (1684) dan kemudian penyerangan loji VOC di Indrapura pada (6 Juni 1701).

Ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai berkuasa di Sumatra Barat, mereka tidak lagi terlalu intens ke Pesisir Selatan. Karena, perdagangan dunia mulai beralih ke kopi. Tidak lagi lada dan emas seperti zaman VOC. Agaknya karena terlalu banyak tonggak sejarah di masa lampau itu, membuat pemerintah kabupaten setempat menyandarkan hari jadi pada tonggak administratif baru, yang terjadi setelah Indonesia merdeka.

POTENSI SDA PESISIR SELATAN

Untuk diketahui sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang Silaut. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma. Sebuah industri pengola minyak sawit CPO kini sudah berdiri di Kec. Pancung Soal, dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 ton per hari.

Pesisir Selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya, sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) mewakili kawasan barat Indonesia. Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Water Pall Bayang Sani, Cerocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai serta sejumlah objek wisata sejarah, seperti Pulau Cingkuak (Cengco), Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang. Bila semua potensi pariwisata Pesisir Selatan tersebut dapat dikelola secara profesional tentu akan jadi sumber PAD andalan daerah di masa mendatang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka diri selebar lebarnya kepada investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

Share.

About Author

Leave A Reply

error: Content is protected !!