Rompi Orange Mirip KPK Tampak Di Simpang 4 BAB Tapan, Camat Sambut Tim Provinsi Sumbar

0

PERMATANILAU.COM – Senin siang (21/12/2020), warga simpang empat Basa Ampek Balai (BAB) Tapan dan beberapa pelintas dikagetkan dengan banyaknya petugas yang berdiri dipinggir jalan area tersebut. Termasuk beberapa pelintas antar provinsi juga ikut dikagetkan. Belum lagi ditambah dengan adanya penampakan rompi orange yang mirip dengan rompi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di momen tersebut.

Pantauan permatanilau.com, beberapa orang yang menggunakan rompi orange tampak berdiri di halaman Masjid Nurul Haq, Pasar Bikit Tapan. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Dedi Diantolani, S.Sos, MM melalui Kabid Linmas dan Damkar Satpol PP Provinsi Sumbar, Herwin Mustika mengungkapkan, bahwa pihaknya atau Tim Gabungan Penegakan Hukum Perda Sumatera Barat sedang melaksanakan kegitan tahap dua dalam rangka menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan.

“Ini kegiatan tahap kedua. Sebelumnya yang pertama sudah dilakukan pada awal Oktober hingga awal November diseluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi Sumbar. Sedangkan tahap kedua dilakukan Desember dan untuk hari ini, di Simpang empat BAB Tapan dan didaerah Solok yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP dan Damkar Sumbar,” ungkapnya.

Lanjutnya dalam Operasi Yustisi yang juga memperlihatkan adanya rompi orange. Dijelaskan Herwin, sebagao bentuk sanksi sosial terhadap masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yakni tidak memakai masker. Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak memakai masker diberhentikan sementara dalam berkendar agar diberi pengarahan dan didata serta diberi sanksi sosial dengan melakukan kebersihan seperti menyapu dihalaman masjid dan disekitar area yang menjadi operasi yustisi.

“Jadi selain di Solok, mengapa simpang empat BAB Tapan yang menjadi titik fokus kegiatan kali ini. Alasannya lantaran simpang empat dinilai merupakan akses untuk masuknya pengendara lalulintas dari daerah provinsi tetangga yakni dari Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat yang sudah melakukan kegiatan kebersihan sebagai sanksi sosial atau kerja sosial, kemudian didata. Jadi kali ini untuk pertama kali didata. Tapi jika suatu saat nanti kedapatan lagi dan didata oleh petugas seperti contoh saat melintas di Bukit Tinggi. Maka masyarakat yang dua kali didata lantaran sebelumnya yang pertama sudah melakukan sanksi sosial. Maka untuk yang kedua akan didenda sebeaar Rp.100 ribu yang akhirnya uang tersebut akan dimasukkan ke aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Pelanggaran Perda) yang tersistemasis langsung ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD) Sumbar.

“Kalau masyarakat sudah didata dan melakukan kegiatan sosial yakni kebersihan. Maka untuk yang keduanya tidak bisa lagi kebersihan, tapi didenda. Adapun untuk mekanismenya tim gabungan sudah mengetahui nomor rekening khusus terkait hal ini di DPKD Sumbar. Selanjutnya nanti akan ada kertas dengan tiga warna yakni, warna merah untuk masyarakat yang sudah didata. Kemudian yang warna putih untuk Bank dan warna kuning untuk tim gabungan yang akan dijadikan sebagai arsip,” tegasnya.

Terakhir ia menambahkan bahwa, setelah tim provinsi turun. Kedepan pihak dari kabupaten/kecamatan juga bisa melakukan kegiatan operasi yustisi yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya masih melakikan pendataan secara manual dan sekedar memberi peringatan atau sanksi sosial. Maka kedepan juga bisa melakukn hal yang serupa dengan mendata masyarakat yang melanggar protokol kesehatan melalui sistem. Termasuk menggunakan aplikasi Sipelada dan melakukn setoran denda masyarakat ke rekening khusus DPKD Sumbar. Kemudian pihaknya sangat mengapresiasi pihak kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

“Kami apresisi pak Camat Aflizen selaku Camat BAB Tapan. Beliau sudah sampai dilokasi bahkan sebelum kami sampai. Beliau cepat tanggap dan respon menyambut kita semua Tim Gabungan Penegakan Hukum Perda Sumatera Barat sedang melaksanakan kegitan tahap dua dalam rangka menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk juga pihak polsek dan koramil. Dan harapan kami tentunya tingkat kesadaran masyarakat dan pengendara atau pelintas terhadap protokol kesehatan Covid-19 semakin tinggi. Termasuk dalam menggunakna masker semoga menjadi kebiasaan,” tutupnya.

Terpisah, Camat BAB Tapan, Aflizen, S.Sos juga mengungkapkan pihakny ikut berterimakasih dengan kehadiran tim dari provinsi yang turun dalam rangka operasi yustisi. Semoga kedepan tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi.

“Meski sebelum-belumnya kami dari pihak kecamatan sudah sering melakukam kegiatam serupa seperti ini didepan Kantor Polsek Tapan dan di pasar bahkan dibeberapa ruas jalan. Namun dengan kehadiran tim dari provinsi dan memberi edukasi pada masyarakat serta pelintas terkait Perda No 6 Tahun 2020 ini akan semakin bisa lebih dipahami dengan harapan tinggat kesadaram akan semakin tinggi pula hendaknya,” ungkap Camat BAB Tapan, Aflizen.

Untuk diketahui, kegiatan Operasi Yustisi selain melibatkan tim provinsi dan kabupaten hingga kecamatan, juga melibatkan TNI/Polri, Perhubungan, BPBD Provinsi Sumbar Amriansyah, dan Polsek Tapan yang diwakili Wakapolsek Tapan, IPTU Dharmawangsa dan Danton Damkar Tapan, Rizal Efendi

Penulis : Meky Alka
Jurnalis sekaligus pemilik media online
Permatanilau.com & Sinarmukomuko.com
Direktut Utama PT. Alka Jaya Media

 

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply

error: Content is protected !!